Aktualisasi Kepemimpinan di Polres Banyuasin, Serdik Sespimmen Polri Asah Kemampuan Manajerial dan Pelayanan Publik

BANYUASIN, EXSPOSEDID – Sebanyak tiga Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Sespim Lemdiklat Polri Dikreg Ke-66 Tahun Anggaran 2026 melaksanakan kegiatan Aktualisasi Kepemimpinan di Polres Banyuasin selama dua hari, Kamis hingga Jumat, 12–13 Februari 2026.

Kegiatan yang merupakan bagian dari pelatihan vokasi dalam bentuk apprenticeship tersebut bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada para peserta didik dalam memahami pelaksanaan tugas kepolisian di satuan kewilayahan, sekaligus mengasah kemampuan manajerial dan kepemimpinan di lapangan.

Melalui kegiatan ini, para Serdik tidak hanya mempelajari teori kepemimpinan, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas operasional dan manajerial yang dijalankan Polres Banyuasin. Mulai dari pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan sumber daya organisasi, hingga proses pengambilan keputusan yang menjadi bagian penting dalam tugas kepolisian modern.

Salah satu peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Dani Prasetya, S.I.K., M.M., yang menjabat sebagai Ketua Senat (Kasubsi Kes) Dikreg Ke-66 Tahun Anggaran 2026. Bersama dua peserta lainnya, Dani mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai bagian dari implementasi pembelajaran kepemimpinan yang diterapkan Sespimmen Polri.

Dani Prasetya mengatakan, kegiatan aktualisasi kepemimpinan menjadi momentum penting bagi para Serdik untuk memahami secara langsung tantangan dan kebutuhan organisasi di tingkat kewilayahan.

“Melalui kegiatan ini kami memperoleh pengalaman berharga terkait bagaimana mengelola organisasi kepolisian secara efektif, membangun komunikasi dengan anggota, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini menjadi bekal penting bagi kami sebagai calon pemimpin Polri di masa mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman yang diperoleh selama berada di Polres Banyuasin akan menjadi referensi dalam mengembangkan pola kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan situasi keamanan maupun kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap ilmu dan pengalaman yang didapat selama pendidikan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas nantinya, sehingga mampu mendukung terwujudnya Polri yang Presisi, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, jajaran Polres Banyuasin menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Kehadiran para Serdik Sespimmen diharapkan dapat menjadi sarana bertukar pengalaman, gagasan, serta inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Program aktualisasi kepemimpinan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pendidikan Sespimmen Polri yang dirancang untuk membentuk perwira menengah dengan kompetensi kepemimpinan yang kuat, visioner, serta mampu menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks di era modern.

Dengan keterlibatan langsung di satuan kewilayahan, para peserta diharapkan mampu memahami kondisi riil di lapangan dan menghadirkan solusi yang tepat dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, sekaligus memperkuat transformasi Polri menuju institusi yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi). (ril)

Firdaus Hasbullah, Upayakan Bangun 1–2 Lokal Lengkapi Ruang Belajar Melalui Pokir 

PALI, EXSPOSEDID – Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah menghadiri kegiatan pelepasan dan perpisahan siswa SDIT dan MTs Al Falahiyah di Dusun VI, Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus Hasbullah menyerahkan bantuan beasiswa kepada siswi berprestasi bernama Destiani. Bantuan itu berupa uang pembinaan sebesar Rp500 ribu per bulan selama tiga tahun.

Destiani mengaku tidak menyangka dirinya mendapatkan bantuan beasiswa dari Firdaus Hasbullah. Ia merasa sangat senang karena bantuan tersebut bisa membantu biaya mondoknya.

“Terima kasih banyak atas bantuannya. Ini akan digunakan untuk biaya mondok,” ujar Destiani.

Ia juga mengaku usai menyelesaikan pendidikan saat ini, dirinya akan tetap melanjutkan mondok di pesantren tersebut.

Sementara itu, pengasuh pondok pesantren, M Maryadi mengatakan pondok pesantren tersebut mulai dirintis sejak tahun 2006, saat wilayah PALI masih bergabung dengan Kabupaten Muara Enim.

“Awalnya pondok ini dirintis tahun 2006, waktu itu masih bergabung dengan Muara Enim,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pondok pesantren berdiri di atas lahan seluas 30 x 60 meter persegi dan terus berkembang hingga saat ini.

Menurutnya, sejumlah bantuan pembangunan dan perehaban pernah diberikan oleh sejumlah pihak, di antaranya Kalamuddin dan Heri Amalindo.

“Untuk kekurangan-kekurangan dulu sempat dibantu Pak Kalamuddin dan Pak Heri Amalindo. Ada juga sejumlah perehaban,” katanya.

Maryadi berharap adanya dukungan lanjutan dari pemerintah maupun legislatif untuk pengembangan pondok pesantren, termasuk pembangunan lantai dua gedung belajar.

“Kami juga konsultasi dengan Pak Firdaus Hasbullah, minta dibangun lantai duanya,” ujarnya.

Selain fasilitas bangunan, ia juga mengungkapkan pondok pesantren saat ini mengalami kekurangan air bersih karena berada di dataran tinggi.

“Di sini sangat kekurangan air karena berada di dataran tinggi. Jadi harus dibantu mobil tangki,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Pemerintah Kabupaten PALI terhadap dunia pendidikan dan pondok pesantren.

“Kami terima kasih atas perhatian Pemkab,” tuturnya.

Saat ini, di lingkungan pondok pesantren telah tersedia jenjang pendidikan MIN, MTs hingga MAN dengan jumlah sekitar 160 siswa yang dibina.

Di hadapan para guru, siswa dan wali murid, Firdaus menyampaikan pentingnya peran pondok pesantren dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten PALI, khususnya dalam memberantas buta aksara Alquran.

“Saya hadir di Pesantren Mamba’ul Hadi, saya teringat visi misi Pak Bupati. Beliau akan memerangi buta aksara Alquran. Artinya, peran ponpes ini sangat berperan sekali agar visi misi tersebut terlaksana dengan baik,” ujar Firdaus.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten PALI dapat memberikan perhatian lebih terhadap pondok pesantren, mulai dari tingkat MIN hingga MAN, melalui dukungan anggaran daerah.

“Harapannya, Pemkab PALI memberikan space anggaran untuk ponpes di Kabupaten PALI, mulai dari MIN hingga MAN. Pada 2027 nanti akan kita dorong hal itu agar APBD bisa menganggarkan dan mewujudkan visi misi Bupati dan Wabup,” katanya.

Selain itu, melalui dana pokok-pokok pikirannya (Pokir), Firdaus juga berencana membantu pembangunan ruang belajar di lingkungan pondok pesantren tersebut.

“Melalui Pokir, insya Allah akan kita bangun satu hingga dua lokal ruang belajar, karena fasilitas belajar di tempat ini memang masih perlu ditingkatkan,” tandasnya. (ris/rin)

PTSL 2026 Dimulai, Akhmad Syaikhu Tekankan Integritas dan Profesionalisme

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih, Akhmad Syaikhu, S.SiT., M.H., secara resmi melantik Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas (Satgas) Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi dalam rangka pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026, Senin (19/5/2026).

Pelantikan yang digelar di Kantor Pertanahan Kota Prabumulih ini menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan program nasional PTSL yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Dalam sambutannya, Akhmad Syaikhu menegaskan bahwa seluruh panitia dan satgas yang dilantik memiliki peran penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

“PTSL bukan hanya program sertifikasi tanah, tetapi juga upaya negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena itu, seluruh petugas harus bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme,” ujarnya.

Ia juga berharap seluruh jajaran yang telah dilantik dapat menjalankan tugas dengan semangat melayani, menjunjung tinggi transparansi, serta menjaga akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Program PTSL sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bertujuan mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia secara menyeluruh.

Melalui pelaksanaan PTSL Tahun 2026, Kantor Pertanahan Kota Prabumulih optimistis dapat memberikan pelayanan yang semakin cepat, tepat, dan terpercaya kepada masyarakat.

Dengan terbentuknya Panitia Ajudikasi dan Satgas pendukung, diharapkan pelaksanaan PTSL di Kota Prabumulih berjalan lancar dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memperoleh legalitas hak atas tanah secara sah dan berkekuatan hukum. (ril)

Perkuat Fungsi Pengawasan, DPRD Tanah Datar Kunjungi DPRD Sumbar

PADANG, EXSPOSEDID – Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam rangka konsultasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, Rabu (6/5).

Kunjungan tersebut diterima Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris, S.STP, M.Si, di ruang rapat khusus I Kantor DPRD Sumbar.

Dalam pertemuan itu, pimpinan dan anggota Pansus I DPRD Tanah Datar berdiskusi mengenai mekanisme pembahasan LKPJ, evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan.

Dahrul Idris menjelaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurutnya, pembahasan LKPJ yang dilakukan secara komprehensif akan membantu DPRD memberikan masukan yang konstruktif terhadap capaian program pemerintah daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Konsultasi seperti ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga legislatif, sehingga tercipta kesamaan persepsi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran,” ujar Dahrul.

Ia menambahkan, koordinasi antara DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi sangat diperlukan sebagai wadah bertukar pengalaman dan menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan hubungan kelembagaan antara DPRD Kabupaten Tanah Datar dan DPRD Provinsi Sumatera Barat semakin solid, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang optimal. (ril)

Muhidi: Investasi di Sumbar Harus Hormati Kearifan Lokal dan ABS-SBK

PADANG, EXSPOSEDID – Aspirasi masyarakat terkait pembangunan bangunan yang diduga menyerupai kelenteng di kawasan wisata Mandeh, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, mengemuka dalam audiensi bersama DPRD Sumatera Barat, Selasa (13/5/2026).

Audiensi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sumbar Muhidi bersama Ketua Komisi V Lazuardi, serta anggota Komisi V Mario Syahjohan, Zakzai Kasni, dan Sri Komala Dewi.

Turut hadir perwakilan organisasi perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata Sumbar, Dinas Pariwisata Pessel, serta Asisten II Setdakab Pessel mewakili bupati.

Muhidi menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan di daerah harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, serta menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau.

Menurutnya, kekhususan Sumatera Barat telah diakui secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang menegaskan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 disebutkan bahwa Sumatera Barat diakui dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Karena itu, setiap pembangunan dan investasi yang masuk tentu perlu memperhatikan kearifan lokal, budaya, serta kondisi sosial masyarakat setempat,” ujar Muhidi.

Ia menegaskan, DPRD Sumbar pada prinsipnya mendukung investasi dan pembangunan daerah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, setiap investasi harus dibangun dengan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kita ingin suasana tetap kondusif. Aspirasi masyarakat harus didengar, pemerintah daerah juga harus memberikan penjelasan secara terbuka, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan bijaksana melalui dialog dan musyawarah bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Mario Syahjohan menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menyurati Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta pihak investor terkait.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar situasi tetap kondusif dan persoalan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara baik-baik, sesuai aturan dan tetap menjaga ketenangan masyarakat. DPRD Sumbar akan mengawal aspirasi warga dan meminta semua pihak menahan diri sambil menunggu kejelasan administrasi serta hasil koordinasi bersama,” tegas Mario. (ril)

BPN Prabumulih Gandeng Kejari, Teguhkan Komitmen Pelayanan Bebas Korupsi

PRABUMULIH, EXSPOSEDID – Dalam rangka mempererat kerja sama dengan para pemangku kepentingan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih, Akhmad Syaikhu, S.SiT., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Dalam kunjungan tersebut, Akhmad Syaikhu didampingi Kepala Seksi Survei dan Pemetaan serta Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Asvera Primadona, S.H., M.H.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Kedua instansi sepakat untuk terus melanjutkan sinergi yang selama ini telah terjalin dengan baik, terutama dalam penerapan budaya anti korupsi guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, jujur, dan berintegritas.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih, Akhmad Syaikhu, mengatakan kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan seluruh layanan pertanahan berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Asvera Primadona, S.H., M.H., menyambut baik komitmen Kantor Pertanahan Kota Prabumulih dalam membangun budaya kerja yang berintegritas.

“Kejaksaan Negeri Prabumulih siap mendukung upaya Kantor Pertanahan dalam mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas dari penyimpangan. Sinergi antarinstansi seperti ini sangat penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik,” tegas Asvera.

Menurutnya, penerapan budaya anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi memerlukan komitmen bersama seluruh lembaga pemerintah.

“Kami berharap kerja sama yang sudah terjalin baik ini dapat terus ditingkatkan demi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tambahnya.

Dengan semangat kolaborasi tersebut, Kantor Pertanahan Kota Prabumulih dan Kejaksaan Negeri Prabumulih berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan terpercaya. (ril)

Akses Vital Putus Lima Bulan, DPRD Sumbar Minta Pemerintah Bergerak Cepat

PADANG PARIAMAN, EXSPOSEDID – Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hj. Endarmy, menyoroti belum diperbaikinya Jembatan Anduriang di Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, meski bencana banjir bandang yang merusak jembatan tersebut telah berlalu sekitar lima bulan.

Menurut Endarmy, Jembatan Anduriang merupakan infrastruktur vital yang menghubungkan Nagari Anduriang dan Nagari Kayu Tanam. Sebelum rusak diterjang banjir bandang, jembatan itu menjadi jalur utama masyarakat, termasuk pelajar, untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Jembatan ini sangat penting bagi masyarakat. Sebelum rusak, akses itu menjadi satu-satunya jalur utama warga dan pelajar di dua nagari,” ujar Endarmy, Senin (11/5).

Politisi dari daerah pemilihan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman itu mengungkapkan, hingga saat ini warga masih mengandalkan rakit untuk menyeberangi sungai. Kondisi tersebut dinilai sangat berisiko, terutama ketika debit air meningkat dan arus sungai menjadi deras.

Meski tersedia jalur alternatif, menurutnya akses tersebut memerlukan waktu tempuh lebih lama karena jaraknya cukup jauh.

“Akses lain memang ada, tetapi memakan waktu lebih lama dan jaraknya juga cukup jauh,” katanya.

Endarmy mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat dengan membangun jembatan darurat sebagai solusi jangka pendek agar mobilitas masyarakat dapat kembali normal.

Selain itu, ia juga meminta dilakukan normalisasi sungai untuk mempercepat pemulihan pascabencana di kawasan tersebut.

Menurut Endarmy, percepatan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan agar aktivitas ekonomi masyarakat, proses belajar mengajar, serta layanan sosial tidak terus terganggu.

Diketahui, Jembatan Anduriang mengalami rusak berat akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Hingga pertengahan Mei 2026, masyarakat masih menunggu realisasi perbaikan dari pemerintah. (ril)

Aspirasi Daerah Istimewa Minangkabau Mulai Dibahas DPRD Sumbar

PADANG, EXSPOSEDID – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mulai menindaklanjuti gagasan pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) dengan menyerahkan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) DIM kepada tim tenaga ahli DPRD untuk dikaji secara mendalam.

Kajian tersebut mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari sisi hukum, konstitusi, sejarah, hingga implikasi terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat Sumatera Barat.

“Kita menindaklanjuti wacana DIM yang terus diperjuangkan BP2DIM dengan mengkaji dari berbagai aspek bersama tim ahli,” ujar Muhidi, Senin (11/5/2026).

Menurut Muhidi, DPRD Sumbar ingin memastikan bahwa gagasan Daerah Istimewa Minangkabau memiliki landasan yang kuat serta mengikuti prosedur konstitusional yang berlaku.

“Kita ingin melihat secara utuh bagaimana peluang dan tantangan dari gagasan Daerah Istimewa Minangkabau ini, baik dari sisi regulasi maupun dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat Sumatera Barat,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD Sumbar terbuka terhadap setiap gagasan strategis yang bertujuan memperkuat posisi budaya dan kekhususan Minangkabau, selama tetap sejalan dengan konstitusi dan regulasi nasional.

Naskah akademik tersebut sebelumnya diserahkan langsung oleh Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau kepada Muhidi saat audiensi di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar pada Jumat (8/5/2026).

Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah tenaga ahli DPRD Sumbar, antara lain HM Nurnas, Kurnia Warman, Sayuti, dan Khairul Fahmi. Penyerahan dokumen turut didampingi Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris.

BP2DIM berharap DPRD Sumbar dapat menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar status Sumatera Barat diperkuat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau melalui jalur konstitusional.

Menurut BP2DIM, penguatan status tersebut penting guna menjaga falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan kehidupan masyarakat Minangkabau.

Audiensi sebelumnya juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan pengurus BP2DIM, di antaranya Muslim Tawakal, Zulkifli Datuak Rajo Mangkuto, Yulmiati, Sutan Roser Nuserwan, Dziqro Fernando, dan Mistarija. (ril)

Sumbar Butuh Langkah Cepat dan Terukur untuk Pemulihan Pascabencana

PADANG, EXSPOSEDID– Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menegaskan pentingnya fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap penanganan pascabencana melalui APBD 2027.

Hal itu disampaikan Doni dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V pada Senin (11/5/2026).

Menurut Doni, penanganan pascabencana di Sumbar membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebab, kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur masih sangat besar.

“Kita tetap mendorong dukungan dari pusat. Namun pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027,” kata Doni.

Ia menyebut total kebutuhan anggaran penanganan pascabencana di Sumbar diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup penanganan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga perbaikan jaringan irigasi.

Doni mengatakan berbagai usulan penanganan infrastruktur berasal dari pemerintah kabupaten dan kota, baik untuk kewenangan daerah maupun provinsi. Karena itu, ia meminta koordinasi dengan balai-balai teknis di Sumbar lebih diintensifkan.

“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal. Sebab ada pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya dari pusat, tetapi daerah harus menyiapkan dokumen pendukung,” ujarnya.

Menurut Doni, pemerintah provinsi juga harus aktif mengoordinasikan program infrastruktur yang dibiayai melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Langkah itu dinilai penting agar penanganan pascabencana berjalan lebih efektif dan terarah.

Ia menjelaskan sejumlah usulan penanganan infrastruktur nantinya masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), terutama untuk sektor jalan, sungai, dan irigasi.

“Program yang dibiayai melalui TKD harus terkoordinasi dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan jalan, sungai, dan irigasi,” katanya.

Selain itu, Doni juga meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk berbagai proyek infrastruktur daerah. Menurutnya, kesiapan dokumen teknis akan mempercepat realisasi bantuan dari pemerintah pusat.

Ia menambahkan, sektor yang paling terdampak akibat bencana saat ini meliputi jalan, sungai, irigasi, dan lahan pertanian. Karena itu, seluruh pihak diminta memperkuat sinergi dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kita mendorong sinergitas seluruh sektor agar penanganan pascabencana di Sumbar berjalan maksimal,” tutup Doni.  (ril)

Doni Harsiva Yandra: Jalan Pasar Baru–Alahan Panjang dan Jembatan Anduriang Harus Jadi Prioritas 2027

PADANG PARIAMAN, EXSPOSEDID – Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, menegaskan penanganan ruas Jalan Pasar Baru–Alahan Panjang serta Jembatan Anduriang harus menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2027.

Menurut Doni, dua proyek strategis tersebut sangat dinantikan masyarakat karena menjadi akses vital yang terdampak bencana alam beberapa waktu lalu.

Penegasan itu disampaikan usai Doni memimpin rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama instansi teknis, antara lain Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumatera Barat pada Senin (11/5/2026).

Rapat tersebut membahas percepatan rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana.

“Khusus ruas jalan Pasar Baru–Alahan Panjang itu ditangani pemerintah pusat, termasuk Jembatan Anduriang di Padang Pariaman,” ujar Doni usai rapat di Gedung DPRD Sumbar.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan dari instansi teknis, kedua proyek saat ini masih berada pada tahap perencanaan teknis.

“Dari pihak balai tadi disampaikan masih tahap perencanaan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dieksekusi,” katanya.

Doni menekankan, kesiapan dokumen Detail Engineering Design (DED) menjadi syarat penting agar pemerintah pusat dapat segera mengalokasikan anggaran.

“Kalau DED sudah siap, pemerintah pusat tinggal mengalokasikan anggaran pengerjaannya. Kita tidak ingin anggaran terhambat hanya karena masalah administrasi,” tegasnya.

Selain pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi pascabencana di Sumatera Barat juga mencakup normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, serta pemulihan lahan pertanian.

Doni berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan optimal agar rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung maksimal, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana dapat segera pulih.

“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal supaya rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan maksimal,” tutupnya. (ril)